You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
208 Rumah Kos di Jakarta Tak Berizin
photo Doc - Beritajakarta.id

208 Rumah Kos di Jakarta Tak Berizin

Sebanyak 208 rumah kos yang tersebar di lima wilayah kota di Jakarta tidak memiliki izin. Ratusan rumah kos tidak berizin itu ditemukan berdasarkan hasil sampel rumah kos yang dilakukan Satpol PP DKI Jakarta.

Kita temukan ada 208 rumah kos yang belum berizin. Yang punya izin cuma 14

‎"Kita temukan ada 208 rumah kos yang belum berizin. Yang punya izin cuma 14. Itu pun izin lama dari Dinas Perumahan, bukan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP)," ujar Syahdonan, Kepala Bidang Sarana Kota (Sarkot) Satpol PP Provinsi DKI di Balai Kota, Jumat (8/1).

Rumah Kos di Glodok akan Dirazia

Dikatakan Syahdonan, ‎temuan adanya rumah tak berizin di lima wilayah kota ini telah dikonfirmasi ke BPTSP DKI. Di mana masing-masing pemilik rumah kos tersebut diketahui tidak pernah mengurus izin rumah kos.

‎"‎Kita konfirmasi ke PTSP, ternyata pemiliknya itu tidak pernah urus izin. Paling banyak di Jakarta Pusat," ungkapnya.

‎Ditambahkan Syahdonan, banyaknya rumah kos yang ditemukan belum berizin itu harus disikapi dengan segera. Sebab, dengan tidak adanya izin, pendapatan pajak dari usaha rumah kos tak akan terserap ke kas daerah.

"Rumah‎ kos-kosan mestinya ada izinnya, pemiliknya harus bayar pajak," katanya.

Ia menegaskan, 208 rumah kos yang kedapatan belum memiliki izin tersebut harus ditindak tegas. Bila perlu dilakukan upaya paksa agar para pemilik kos membuat izin rumah kos setelah sebelumnya diminta membuat surat pernyataan.

"Tahun ini kita akan koordinasi ke Dinas Pajak. Kita akan melakukan upaya paksa supaya mereka urus izin," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati